CIANJUREKSPRES.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur akan melakukan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah jalur alternatif yang dinilai masih gelap, khususnya pada ruas jalan kabupaten.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, mengatakan, pihaknya terus memetakan titik-titik PJU yang membutuhkan perbaikan. Jalur alternatif yang minim penerangan menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan.
“Sementara yang titik PJU dari Dinas Perhubungan, kita tetap melihat jalur-jalur alternatif yang gelap dan sesegera mungkin akan kita laksanakan pemeliharaan,” ujar Aris kepada wartawan, Selasa 10 Februari 2026.
Menurutnya, selama ini masih terdapat beberapa titik PJU yang mati, terutama di wilayah jalan kabupaten. Untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi, Dishub Cianjur akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Kalau di wilayah kabupaten, jalan-jalan kabupaten akan kita laksanakan perbaikan. Sedangkan di kewenangan pusat dan provinsi, kita buatkan laporan dan berkoordinasi terlebih dahulu,” jelasnya.
Aris mengungkapkan, total PJU di jalur kabupaten mencapai lebih dari 11 ribu unit. Dari jumlah tersebut, persentase PJU yang mati diperkirakan tidak sampai 10 persen.
“Penyebabnya macam-macam, ada faktor umur lampu dan nonteknis, seperti kabel putus tertimpa pohon atau adanya NCB yang mati,” ungkapnya.
Dia juga mengakui bahwa pemeliharaan PJU terkendala kondisi sarana operasional yang sudah cukup berumur, sehingga mobilitas petugas sedikit terhambat. Meski begitu, Dishub tetap mengoptimalkan sarana yang ada.
“Tahun ini kami juga melakukan pengadaan PJU baru di 44 titik dengan anggaran sekitar Rp300 jutaan,” kata Aris.
Selain itu, Dishub Cianjur tengah menyusun pengajuan anggaran tambahan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita ajukan hampir di angka Rp4 miliar lebih untuk penambahan PJU. Itu berdasarkan usulan masyarakat, baik melalui proposal maupun surat permohonan dari pemerintah desa, sekolah, madrasah, pondok pesantren, hingga lembaga masyarakat,” pungkasnya.
