Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026, Fokus Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut

Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026, Fokus Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut
Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026, Fokus Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut

CIANJUREKSPRES.ID- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dijadwalkan meluncurkan program Blue Policing pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ini menjadi salah satu upaya memperkuat keamanan wilayah perairan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Blue Policing mengusung pendekatan kepolisian yang lebih luas. Tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, program ini juga menitikberatkan pada pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kerja sama berbagai pihak dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.

Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan Kapolri untuk memperkuat peran kepolisian dalam menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.

Menurut Pitoyo, melalui Blue Policing, Polri ingin menghadirkan pola pengamanan perairan yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan laut dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga wilayah pesisir.

Ia menambahkan, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, warga pesisir akan dilibatkan sebagai mitra strategis untuk menciptakan keamanan dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka.

Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam program ini, di antaranya kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, penurunan kualitas kawasan mangrove, serta gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.

Untuk menjalankan program tersebut, Blue Policing disusun berdasarkan enam pilar utama, yaitu Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

Keenam pilar tersebut mencakup upaya pencegahan, penguatan kemitraan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian terhadap masyarakat dan ekosistem perairan.

Implementasinya akan dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pemetaan daerah rawan, dialog dengan masyarakat pesisir, patroli dan pengawasan perairan, hingga kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai unsur.

Pitoyo menegaskan bahwa upaya menjaga laut membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, Polri akan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat setempat.

Sebagai langkah awal, Korpolairud Baharkam Polri telah menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

Kepulauan Riau akan menjadi lokasi penguatan kemitraan masyarakat pesisir. Sementara itu, Sulawesi Tenggara diarahkan pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara difokuskan pada pelestarian mangrove, dan Bali menjadi wilayah pengembangan keamanan serta keberlanjutan wisata bahari.

Selain menyiapkan wilayah percontohan, Korpolairud Baharkam Polri juga merancang tahapan implementasi selama 100 hari. Proses tersebut meliputi pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil program.

Pitoyo menyampaikan bahwa keberhasilan Blue Policing tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan patroli atau penegakan hukum. Lebih dari itu, keberhasilan program akan diukur melalui manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri.

Melalui program ini, Polri berharap masyarakat pesisir dapat merasakan keamanan yang lebih baik, ekosistem laut semakin terlindungi, dan kegiatan ekonomi di kawasan pesisir dapat berkembang secara berkelanjutan.

Peluncuran Blue Policing pada 26 November 2026 diharapkan menjadi langkah awal penguatan pendekatan kepolisian maritim yang menggabungkan keamanan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *