CIANJUREKSPRES.ID– Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, keputusan tersebut lebih elegan dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan atau impeachment.
Penilaian itu disampaikan Sudding menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran, khususnya Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).
Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Sudding mengatakan pengunduran diri tersebut dapat menghindarkan Gibran dari proses pemberhentian secara tidak hormat melalui mekanisme pemakzulan.
Ia juga menyinggung dukungan anggota DPR terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya telah mendapatkan tanda tangan dari 120 anggota dewan dari delapan fraksi.
Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, ia mendatangi kompleks parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR RI.
Penyerahan surat tersebut dilakukan sekitar dua jam sebelum Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran.
Namun, setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya, usulan HMP tersebut dibatalkan sehingga Rapat Paripurna DPR RI tidak jadi dilaksanakan.
Sudding mengatakan, proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme yang berlaku di MPR RI. Ia merujuk Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban pimpinan MPR untuk segera menggelar rapat gabungan dalam menindaklanjuti kondisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Menurut Sudding, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar tidak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam waktu yang berkepanjangan.
Sudding diketahui menjadi salah satu anggota DPR yang turut mendorong usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia juga tercatat sebagai satu-satunya anggota Fraksi PAN yang menandatangani usulan HMP tersebut.
Ia menilai, dorongan penggunaan hak konstitusional DPR tersebut merupakan langkah penting untuk menyikapi persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan politik, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola ketatanegaraan dan pelaksanaan konstitusi.
Sudding juga berpandangan bahwa keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dapat membantu menjaga stabilitas politik nasional. Sebab, apabila usulan HMP terus berlanjut, persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi proses politik dan hukum yang lebih luas.
Ia menjelaskan, konsekuensi yang mungkin muncul tidak hanya berkaitan dengan pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden, tetapi juga dugaan pemalsuan dokumen serta manipulasi regulasi yang berpotensi membuat sejumlah pihak dimintai pertanggungjawaban hukum.
Selain itu, Sudding menyoroti kesamaan sikap anggota DPR dari seluruh fraksi dalam menyikapi persoalan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR telah berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Sudding mengingatkan bahwa jabatan Wakil Presiden tidak semata-mata diperoleh melalui dukungan politik maupun hasil pemilihan umum. Setiap calon pejabat negara tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa dalam negara hukum, tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap siapa pun yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden, Sudding menyebut MPR RI nantinya akan menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti yang akan meneruskan sisa masa jabatan.
Proses tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam keterangannya, harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Presiden juga akan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti beserta persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Selanjutnya, MPR membentuk tim verifikasi yang terdiri atas maksimal lima persen dari jumlah anggota MPR. Tim tersebut diberikan waktu tujuh hari untuk memeriksa kelengkapan dokumen para kandidat.
Calon yang dinyatakan lolos verifikasi kemudian menyampaikan pernyataan kesediaan sebelum mengikuti pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara dalam Sidang Paripurna MPR.
Lebih lanjut, Sudding menilai pengunduran diri Gibran juga berkaitan dengan persoalan legitimasi moral dalam penyelenggaraan jabatan publik. Menurutnya, setiap pejabat negara harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat, terutama ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan dan keabsahan jabatan.
Ia menegaskan bahwa stabilitas negara harus dibangun berdasarkan kepastian hukum, integritas kelembagaan, serta penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sudding berharap proses pergantian Wakil Presiden nantinya dapat menjadi jalan keluar atas polemik yang berkembang di masyarakat mengenai persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dengan demikian, persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik diharapkan dapat segera memperoleh penyelesaian melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
