CIANJUREKSPRES.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan tidak ada lagi anak yang tidak mengenyam pendidikan atau masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Upaya tersebut menjadi salah satu prioritas untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat mendapatkan akses pendidikan formal.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa seluruh anak di wilayah Jawa Barat harus bersekolah, baik mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah,” kata Herman mewakili Gubernur Jawa Barat di Bandung, Selasa (10/11/2026).
Untuk merealisasikan target tersebut, Pemprov Jabar mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan dari seluruh kabupaten dan kota. Mereka akan berperan dalam mengawal pelaksanaan penanganan ATS secara teknis di wilayah masing-masing.
Herman menyampaikan, pemerintah provinsi akan memberikan fasilitasi dan pendampingan agar persoalan anak tidak sekolah dapat segera ditangani. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh pihak.
“ATS bisa secepatnya kita atasi, saya yakin bisa bahkan sangat bisa, kuncinya tekad karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi dapat mengambil peran dalam koordinasi dan dukungan kebijakan. Namun, pemerintah kabupaten dan kota dinilai memiliki posisi strategis karena lebih memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.
Karena itu, penanganan ATS perlu melibatkan berbagai unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah, mulai dari camat, perangkat desa, kelurahan, hingga para relawan.
Herman menegaskan, pengentasan anak tidak sekolah tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat.
“Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman tapi superteam,” ucapnya.
Terkait dukungan pembiayaan, Herman berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat terus memberikan pendampingan, termasuk dukungan anggaran dari APBN. Meski demikian, Pemprov Jabar memastikan upaya penanganan ATS tetap berjalan dengan mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami mohon Kementerian konsisten mendampingi, perkara nanti di perjalanan ada APBN Alhamdulillah. Ada atau tidak ada the show must go on kita harus upayakan tapi minimal untuk BOS-nya ada tetapi kan serapannya hari ini belum optimal,” tuturnya.
Herman menyebutkan, anak-anak yang masuk kategori ATS dapat diarahkan kembali ke jalur pendidikan formal, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga Sekolah Rakyat.
Ia juga menyoroti kondisi anak yang tidak bersekolah karena harus membantu orang tua bekerja atau berdagang. Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi alasan bagi anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Oleh karena itu, dinas pendidikan bersama pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, dan relawan diminta turun langsung memberikan edukasi kepada keluarga agar anak-anak tersebut dapat kembali bersekolah.
“Pak anak ini membantu orang tuanya dia memilih tidak sekolah tidak ada apa-apa tapi tetap anak ini harus sekolah edukasi mereka, teman-teman dari Disdik turun dari desa kecamatan relawan turun untuk mengedukasi, saya yakin bisa dan sudah pernah saya lakukan ke beberapa rumah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman menilai pengentasan ATS memiliki keterkaitan erat dengan upaya memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan menjadi salah satu bekal penting agar generasi muda memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berkontribusi secara produktif.
Ia berharap, dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi anak-anak, remaja, maupun pemuda yang kehilangan kesempatan berkembang akibat tidak memperoleh pendidikan.
“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam 5 tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS,” pungkasnya.
