CIANJUREKSPRES.ID — Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) resmi mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring selama dua hari.
Kebijakan ini berlaku mulai Senin hingga Selasa 7-8 September 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.
Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menyatakan bahwa surat edaran resmi telah diterbitkan menyusul koordinasi lintas wilayah di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Kita sebagai dinas teknis telah mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran jarak jauh secara daring untuk waktu sementara dua hari. Nanti setelah dua hari, kita akan mengevaluasi dan mengkaji, kemudian kita berkolaborasi dengan jenjang SMA dan SMK,” ujar Ruhli kepada wartawan di Pendopo Cianjur, Minggu 6 September 2026 malam.
Menurutnya, kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat rata-rata juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring selama dua hari.
“(Pembelajaran daring) berlaku semua jenjang dari mulai PAUD, TK, SD, SMP dan kesetaraan. Untuk jenjang SMA dan SMK, kita telah berkoordinasi dengan pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Jawa Barat. Insyaallah mulai besok semua satuan pendidikan di Kabupaten Cianjur seluruhnya melaksanakan program daring selama dua hari,” ucap Ruhli.
Dia menegaskan, sistem daring tidak hanya berlaku bagi peserta didik, melainkan juga bagi para tenaga pendidik. Kendati demikian, pihak sekolah diwajibkan tetap melaksanakan pantauan dan memberlakukan absensi. Ruhli mengatakan, pihaknya tidak ingin ketika pembelajaran secara daring dilaksanakan, tetapi di lapangan ada anak-anak yang keluyuran.
“Kita tetap pantau. Kita juga telah berkoordinasi dengan Forkopimcam di kecamatan untuk memantau anak-anak didik supaya tetap melaksanakan pembelajaran di rumahnya masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sosialisasi mengenai pembelajaran secara daring ini telah diinformasikan melalui website Disdikpora maupun Diskominfo dalam rangka pencegahan agar tidak terdampak terhadap kesehatan.
“Kegiatan belajar mengajar tetap wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian selanjutnya kita mengimbau kepada seluruh kepala satuan pendidikan apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan untuk membuat call center. Lalu melaporkan secara berjenjang dari bawah sampai ke atas setiap kendala maupun pencegahan dalam rangka mengantisipasi abu vulkanik ini,” kata Ruhli.
Respon (1)