CIANJUREKSPRES.ID – Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur mengadakan rapat koordinasi (rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kecamatan Kabupaten Cianjur di Hotel Cordela Suites Cianjur, Selasa 17 November 2026.
Rakor Timpora yang mengangkat tema Peningkatan Peran dan Koordinasi Timpora dalam Pencegahan TPPO dan TPPM serta Pengawasan dalam Mengantisipasi Modus Pengantin Pesanan dan Love Scamming itu diisi oleh narasumber dari Satreskrim Polres Cianjur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cianjur dan dihadiri berbagai unsur.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur yang juga Ketua Timpora, Riky Arifmon mengatakan, meskipun masih tidak terlalu banyak, namun modus pernikahan pesanan dan love scamming pernah terjadi di Cianjur.
Dia menagatakan, pada 2025 lalu, pihaknya menemukan kasus tersebut, menimpa keluarga dengan kondisi ekonomi miskin ekstrem di desa yang ada di Kabupaten Cianjur, dengan melibatkan orang asing.
“Kedoknya itu mereka berkenalan di media sosial, lalu diberi uang, dijumpai keluarganya di Cianjur, diajak jalan-jalan ke luar negeri, lalu dinikahi. kebetulan saat itu ke Cina,” kata Riky.
Saat membuat paspor, yang bersangkutan diwawancara oleh petugas dan menjawab apa adanya. Hingga kasus terbongkar dan warga negara asing (WNA) yang terlibat dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur.
Kata dia, risiko tindak pidana penjualan orang (TPPO) dan tindak pidana penyeludupan manusia (TPPM) muncul saat korban sudah berada di luar negeri. Potensinya mulai dari eksploitasi hingga penjualan organ.
“Indikasinya bisa terjadi penahanan dokumen di negaranya, penyekapan, dijadikan ART, perdagangan organ. Karena pekerja migran itu tidak ada yang ke Cina, Thailand. Itu semua contoh-contohnya,” jelasnya.
Sehingga, pihaknya pun berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait, baik pemerintah hingga aparat penegak hukum (APH) dari TNI-Polri, untuk terus menyampaikan pemahaman tentang bahaya dari modus-modus tersebut.
Dari sisi administrasi, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur yang menerima permintaan pembuatan paspor pun memperketat prosedurnya.
Dalam sehari, pihaknya bisa menerima 50 sampai 60 permohonan pembuatan paspor, di mana 10 di antaranya ditolak.
“Disamping itu, kenapa proses pembuatan paspor itu terkesan sulit, karena kita sayang pada warga Cianjur. Kita tidak ingin kejadian-kejadian itu terjadi pada warga kita,” tegasnya,
Selain itu, pihaknya pun membentuk Desa Binaan Imigrasi di 5 desa yang ada di 3 kecamatan di Cianjur. Desa binaan tersebut merupakan kolaborasi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Timpora, dan pemerintah desa untuk melakukan deteksi dini dan mencegah TPPO dan TPPM.
“Kita akan terus membentuk Desa Binaan Imigrasi di kecamatan-kecamatan lain di seluruh Cianjur. Demi mencegah warga kita menjadi korban dari TPPO dan TPPM,” tukasnya.












