CIANJUREKSPRES.ID- — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas, khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh karhutla.
Puan mengatakan peningkatan jumlah titik panas harus menjadi perhatian serius dan segera diikuti dengan langkah penanganan di lapangan.
“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat, 21 Agustus 2026.
Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat tercatat memiliki 560 titik, disusul Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang masing-masing mencatat 74 titik. Sementara Kalimantan Utara tercatat memiliki tiga titik panas.
Peningkatan aktivitas karhutla tersebut menimbulkan sejumlah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain menyebabkan kualitas udara memburuk, karhutla juga berpotensi meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), mengganggu kegiatan warga dan sekolah, merusak habitat satwa, serta menghasilkan kabut asap yang dapat terbawa hingga wilayah negara tetangga.
Di sejumlah wilayah terdampak parah, kabut asap bahkan menyebabkan jarak pandang menjadi sangat terbatas. Di Banjarbaru dan sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, jarak pandang dilaporkan hanya sekitar 10 meter.
Untuk mempercepat penanganan, Puan meminta pemerintah membuat zona operasi prioritas berdasarkan sejumlah indikator, seperti kemunculan hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan lokasi kebakaran dengan permukiman, serta kemampuan daerah dalam melakukan pemadaman.
Menurut Puan, wilayah dengan risiko paling tinggi harus mendapatkan tambahan dukungan berupa personel, pompa air, kendaraan tangki, sumber air, hingga bantuan pemadaman melalui udara.
“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” ujarnya.
Puan juga meminta operasi pemadaman dari darat diperkuat untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala. Sementara itu, pemadaman melalui udara dinilai perlu difokuskan pada kawasan yang sulit dijangkau oleh tim di lapangan.
Selain sarana pemadaman, keselamatan petugas juga menjadi perhatian. Puan meminta pemerintah memastikan personel yang bertugas mendapatkan perlengkapan keselamatan yang memadai, termasuk pakaian tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan.
Menurutnya, perlengkapan tersebut penting untuk mengurangi risiko petugas akibat paparan api, suhu tinggi, dan asap tebal selama proses pemadaman.
Di sisi lain, Puan meminta pemerintah memetakan dampak karhutla terhadap masyarakat secara menyeluruh. Pemantauan kualitas udara, menurutnya, harus dilakukan secara rutin di wilayah yang terdampak.
Apabila kualitas udara telah melewati ambang batas berbahaya, pemerintah diminta mempertimbangkan pembatasan aktivitas masyarakat di luar ruangan. Tempat penampungan sementara juga perlu disiapkan apabila kondisi semakin memburuk dan masyarakat membutuhkan lokasi yang lebih aman.
Puan juga mendorong pemerintah daerah menyediakan layanan kesehatan tambahan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Pemerintah juga diminta menyediakan masker bagi warga serta menyiapkan langkah penyesuaian kegiatan sekolah dan aktivitas luar ruangan apabila kualitas udara terus mengalami penurunan.
Dampak karhutla juga menjadi perhatian karena kabut asap telah memengaruhi negara tetangga. Puan menyoroti laporan mengenai ratusan sekolah di Malaysia yang diliburkan akibat kabut asap. Singapura juga telah mengingatkan warganya mengenai potensi dampak karhutla Indonesia.
Puan meminta pemerintah tidak menunggu munculnya kembali protes dari negara tetangga akibat asap lintas batas.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegasnya.
Selain penanganan di lapangan, Puan menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai sehingga menyebabkan kebakaran meluas.
Menurutnya, setiap titik api harus dapat ditelusuri dan diketahui pihak yang bertanggung jawab. Karhutla tidak hanya menimbulkan kerugian bagi kesehatan dan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu pendidikan serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Puan juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi sistem pencegahan dan penanganan karhutla. Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan langkah yang dilakukan sejak titik api pertama kali terdeteksi hingga proses pemadaman.
Menurut Puan, kebakaran hutan dan lahan sering kali berkembang menjadi bencana besar bukan semata karena api tidak terdeteksi, tetapi akibat adanya keterlambatan antara informasi yang diterima, pengambilan keputusan, dan tindakan di lapangan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah mempercepat koordinasi serta memastikan setiap informasi mengenai titik panas segera diikuti dengan tindakan nyata agar karhutla tidak semakin meluas.
