CIANJUREKSPRES.ID- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa pihak yang terbukti lalai dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dikenai sanksi tegas. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden keamanan pangan yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Sudaryono menyampaikan hal itu ketika mengunjungi salah satu siswa yang menjadi korban insiden keamanan pangan MBG dan tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan pada Minggu (16/8).
Menurut Sudaryono, sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan kelalaian tidak sebatas pencopotan dari jabatan. Untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), BGN bahkan dapat mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menjelaskan, dapur yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai penghentian operasional secara serius. Sementara itu, kepala SPPG yang bertanggung jawab dapat menghadapi sanksi kepegawaian yang lebih berat, terutama apabila kelalaian tersebut berkaitan dengan keselamatan penerima manfaat.
Sudaryono juga tidak menutup kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum dalam proses investigasi apabila ditemukan dugaan kelalaian yang memerlukan penanganan hukum.
Ia menekankan bahwa aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan teknis atau operasional dapur. Menurutnya, keamanan pangan berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat sehingga seluruh kepala dapur, petugas, serta pihak yang bertanggung jawab wajib memastikan setiap prosedur operasional standar (SOP) diterapkan dengan benar.
Sudaryono turut mengingatkan seluruh petugas MBG agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta mereka yang merasa tidak mampu memenuhi standar dan tanggung jawab pekerjaan untuk mengundurkan diri daripada mengambil risiko terhadap keselamatan penerima manfaat.
Peringatan tersebut, menurutnya, menjadi evaluasi bagi seluruh pelaksana MBG agar bekerja lebih teliti, disiplin, dan mengutamakan keamanan pangan. Ia menegaskan bahwa keselamatan manusia tidak boleh menjadi taruhan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.
