PORTALJABAR, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam menghadapi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.
Hal tersebut disampaikan Herry saat ditemui di tempat pemeriksaan Karantina, Multi Terminal Indonesia Common Area (MTI CA), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/10/2026).
Herry menyoroti kondisi kekeringan yang berdasarkan data Kementerian Pertanian telah berdampak pada sekitar 50 ribu hektare lahan sawah di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Program tersebut antara lain pembangunan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, selain dukungan terhadap jaringan irigasi tersier.
Namun, Herry menilai pelaksanaan program di tingkat daerah masih perlu diperkuat. Ia menyebut komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian agar program yang telah disiapkan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Jadi tinggal komunikasi. Sebenarnya pemerintah sudah siap, tapi pelaksanaannya belum. Di kementerian mungkin juga ada masalah irigasi perpompaan, terus irigasi perpipaan, di samping irigasi tersier,” ujar Herry.
Ia kemudian menjelaskan bahwa irigasi perpompaan memanfaatkan pompa untuk mengambil air dari sumber yang tersedia. Sementara itu, sistem irigasi perpipaan menggunakan pemompaan yang kemudian menyalurkan air melalui jaringan pipa menuju lahan pertanian.
Herry menilai tingkat penyerapan kedua program tersebut masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan.
“Kalau irigasi tersier kan harus ada sumber air yang besar. Kalau irigasi perpompaan itu ngebor. Kalau irigasi perpipaan juga begitu, ngebor, namun dialihkan dengan pipa. Kemungkinan daya serapnya, penyerapan dua program itu sangat tidak seperti yang kita harapkan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya mengenai kesiapan pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah dalam menyampaikan kebutuhan wilayah juga dinilai penting agar program penyediaan infrastruktur air dapat diarahkan ke lokasi yang membutuhkan.
Menurut Herry, pemerintah kabupaten dan provinsi, khususnya melalui dinas pertanian, perlu lebih aktif berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, kebutuhan di masing-masing daerah dapat disampaikan secara jelas dan menjadi dasar pelaksanaan program.
“Ini kan nantinya komunikasi antara yang di bawah dengan yang di atas. Dari kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, provinsi, sama Kementan. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kalau persiapannya sudah, di awal tahun itu sudah disiapkan semua,” katanya.
Herry juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat tidak dapat membangun seluruh infrastruktur pertanian tanpa adanya usulan dari pemerintah daerah. Karena itu, daerah didorong untuk menyampaikan kebutuhan dan kendala yang dihadapi kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, hambatan dalam pelaksanaan maupun rendahnya penyerapan program irigasi perlu dibahas secara bersama-sama. Pembahasan tersebut diperlukan untuk mengetahui kendala yang terjadi di daerah sekaligus mencari solusi agar program dapat berjalan lebih optimal.
“Cuma mungkin pelaksanaannya di daerah, karena pusat juga enggak berani bangun tanpa ada permintaan daerah. Sebaiknya daerah mungkin mau minta ke pusat juga ada halangan yang apa, itu enggak tahu, nanti kita akan bahas,” ujar Herry.
Herry menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman kekeringan yang berdampak terhadap lahan pertanian. Koordinasi yang berjalan baik diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program penyediaan air serta meningkatkan penyerapan anggaran dan infrastruktur yang telah disiapkan.
Dengan dukungan tersebut, kebutuhan air bagi lahan pertanian di wilayah terdampak kekeringan diharapkan dapat terpenuhi sehingga keberlangsungan produksi pertanian tetap terjaga.
“Yang paling penting sinergi itu. Karena peralatannya dan lain sebagainya sudah disiapkan oleh pemerintah,” pungkasnya.
