CIANJUREKSPRES.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bertindak serius dan akurat dalam memperbarui data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat.
Desakan tersebut disampaikannya setelah menemukan keluhan langsung dari masyarakat terkait hilangnya hak penerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga BPJS PBI akibat pergeseran tingkatan ekonomi atau desil.
Aspirasi ini diserap Isfhan saat menghadiri sosialisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang digelar Kemensos terkait Sekolah Rakyat dan Bantuan Sosial di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Rabu 21 Oktober 2026.
“Saat dialog dengan KPM, saya menanyakan kepada salah seorang ibu masuk desil berapa, dan mengungkapkan bahwa seharusnya dia berada di desil 2 menjadi naik ke desil 6. Sehingga ibu tersebut tidak menerima bantuan (bansos) dan BPJS-nya tidak aktif (nonaktif). Biasanya ibu tersebut mendapatkan bantuan Rp750 ribu per tiga bulan,” ujarnya kepada Cianjur Ekspres.
Melihat dinamika tersebut, politisi Partai Golkar ini mendorong proses verifikasi dan validasi data (sensus) yang sedang berjalan agar mengedepankan prinsip kehati-hatian serta ketepatan target.
“Keadilan harus dijunjung setinggi-tingginya, jangan sampai orang yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan lagi tapi tetap dimasukkan. Lalu ada orang yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, menjadi tidak mendapatkannya,” kata Isfhan.
“Lalu misalkan ada keluarga yang menerima bantuan dan taraf hidupnya meningkat, harus mengakui juga,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Isfhan mengajak para pendamping PKH se-Kecamatan Cibeber untuk berinteraktif dan berkoordinasi secara terbuka mengenai berbagai kendala teknis di lapangan.
“Pendamping PKH adalah ujung tombak keberhasilan program Presiden Prabowo di tingkat tapak. Jika koordinasi berjalan lancar, kendala verifikasi data ini akan langsung kami suarakan dan bawa ke ruang rapat kerja bersama Kemensos,” tuturnya.
Selain persoalan penyaluran bansos, Isfhan juga memohon doa dan dukungan dari masyarakat Cianjur agar program pembentukan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi. Program edukasi khusus ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dengan menyasar anak-anak dari keluarga rentan miskin dan miskin ekstrem.
“Kami terus berkomunikasi intensif dengan Kemensos. Pengajuannya diproses dari Pemkab Cianjur, dan kami di DPR RI siap mengawal agar Sekolah Rakyat ini segera hadir untuk anak-anak kita,” katanya.
Kegiatan sosialisasi yang digelar dalam rangkaian masa reses DPR RI tersebut dihadiri sekitar 250 peserta, yang didominasi oleh KPM dan masyarakat setempat.
