CIANJUREKSPRES.ID – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Isu ini mengemuka lagi dalam HUT Partai Golkar ke-61 di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat (5/12) lalu.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.
“Kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing,” katanya dikutip dari disway.id.
Presiden RI, Prabowo Subianto yang hadir dalam kegiatan tersebut menanggapi hal ini. Menurutnya, demokrasi didesain untuk menekan ongkos politik agar pemilihan tidak ditentukan hanya oleh orang-orang yang berduit.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” jawab Prabowo.
Di Kabupaten Cianjur, sejumlah partai politik pun angkat bicara mengenai wacana tersebut.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin, mengatakan, bahwa usulan tersebut merupakan hasil pemikiran dari Golkar mengenai efektivitas pelaksanaan Pilkada untuk dikembalikan lagi kepada mekanisme sebelumnya yang dipilih oleh DPRD. Terlebih DPRD adalah perwakilan dari hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat, sehingga tidak berulang-ulang masyarakat melakukan kontestasi, dan ini juga untuk menekan anggaran penyelenggaraan Pilkada.
“Kalau dilaksanakan secara langsung, itu berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk seluruh Pilkada seluruh Indonesia. Jadi perbandingannya itu akan tampak kalau dilihat dalam skala nasional, dibanding dengan biaya penyelenggara pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” katanya kepada Cianjur Ekspres, Minggu 14 Desember 2025.
Menurutnya, Sila ke-4 Pancasila ” Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” merupakan mekanisme demokrasi yang pemilihannya bisa secara langsung, atau sistem perwakilan.
“Tentang kemunduran atau kemajuan (demokrasi,red) kan itu berdasarkan evaluasi, semula oleh DPRD kemudian dipilih langsung masyarakat. Setiap pihak bisa mengevaluasi, dan evaluasi oleh Golkar sudah disampaikan Pak Ketum (Golkar,red),” tutur Mulyana.
“Ini kan ranahnya di tingkat nasional, tentu yang mengupayakan itu adalah pimpinan di tingkat nasional, DPP masing-masing. Jadi kami di daerah itu fatsun terhadap hasil evaluasi oleh DPP, kemudian disuarakan, diperjuangkan, dan mudah-mudahan ini bisa disepakati oleh seluruh partai di Jakarta, di pusat,” sambungnya.
Sementara itu Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, menegaskan, bahwa pada prinsipnya pihaknya menunggu proses politik di DPR RI.
“Ini usulan menarik, prinsipnya kami menunggu proses politik di DPR RI, karena yang berwenang memutus adalah pembuat UU (undang-undang), yaitu DPR RI,” katanya kepada Cianjur Ekspres belum lama ini.
“Bagi saya, Pemilihan kepala daerah secara langsung atau oleh DPRD, memiliki kelebihan masing-masing, tetapi yang paling penting, hasil dari proses pemilihan itu menghadirkan kepala daerah yang berpihak terhadap kepentingan rakyat,” sambung Lepi yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur.
Senada, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, mengatakan, pihaknya menunggu proses politik di DPR RI.
“Adapun dorongan mungkin kepala daerah dipilih oleh DPRD, kita tunggu undang-undangnya yang dibuat nanti oleh DPR RI. Kita hargai keputusan terakhirnya apapun itu, di daerah akan mengikuti alur politik yang diputuskan oleh Pusat,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur ini.
Namun Ganjar menegaskan, siapapun kepala daerahnya nanti baik dipilih langsung oleh masyarakat atau DPRD harus berpihak kepada masyarakat, dan bisa membangun daerahnya semakin makmur serta pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat Cianjur.
Terpisah, Direktur Eksekutif Bengkel Politik Cianjur (BPC), Unang Margana, mengatakan, bahwa sangat terbuka peluang kepala daerah dipilih oleh DPRD. Alasannya, Pertama, sesuai dengan filosofis Sila ke-4 Pancasila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Kedua, biaya tidak mahal dan bisa dialihkan ke belanja pembangunan. Ketiga, moral masyarakat pemilih terjaga (transaksional/money politic). Keempat, konflik horizontal diminimalisir. Kelima, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan Abuse Of Power tidak merajalela.
Namun dia memberikan perhatian serius apabila Pilkada dipilih oleh DPRD.”Yang harus di waspadai adanya politik uang akan berputar di Anggota DPRD, perlu pengawasan dan kontrol yang kuat dari masyarakat,” tegas Unang dalam keterangan tertulisnya kepada Cianjur Ekspres, Minggu 14 Desember 2025.
Di sisi lain, Unang menilai, jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD akan semakin menguatkan peran DPRD, khususnya dalam fungsi pengawasan.
